Gubernur Jawa Tengah dalam kesempatan tersebut juga menegaskan komitmennya untuk menerima masukan dari para pimpinan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas capaian pembangunan Jawa Tengah. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan hubungan antara Perguruan Tinggi dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah semakin erat dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat antara UIN Gus Dur Pekalongan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Di sela-sela kegiatan berlangsung, Prof. Zaenal menyampaikan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah provinsi sangat penting untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. "Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Jawa Tengah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan dukungan dari pemerintah provinsi, kami optimis program-program akademik dan pengabdian masyarakat akan semakin berkembang," ujar Prof. Zaenal.
Penandatanganan ini didampingi oleh Wakil Rektor III UIN Gus Dur Pekalongan, Prof. Dr. H. Muhlisin, M. Ag. Sementara itu, Prof. Muhlisin menambahkan bahwa kerja sama ini akan membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa dan dosen dalam mengembangkan penelitian serta program pemberdayaan masyarakat. "Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas dan berkarakter. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperluas jangkauan program pengabdian kepada masyarakat agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan," ungkap Prof. Muhlisin.
Setelah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Rektor dan Gubernur Jawa Tengah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno dan Wakil Rektor III UIN Gus Dur Pekalongan. PKS ini mencakup 20 poin ruang lingkup kerja sama, yang meliputi berbagai bidang pembangunan di Jawa Tengah, di antaranya: Pelatihan, Manajemen, dan Pemasaran Digital Ekonomi Kreatif; Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah; Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi halal, HAKI, PIRT; Pengembangan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan Ekonomi dan perlindungan hak bagi perempuan, disabilitas, dan pemuda); Penguatan wawasan kebangsaan dan Pendidikan Moderasi Beragama; Pelatihan dan Pendampingan sertifikasi juru sembelih halal; Pelatihan konten kreator untuk Desa Wisata; Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi ; Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi; Pengembangan sekolah inklusif; Pengembangan ekonomi pesantren (santri preneur); Pendidikan Perubahan Iklim dan bencana untuk sekolah dan Pesantren; Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUDESMA); Pelatihan Pendidikan Anti Korupsi Bagi ASN dan Perangkat Desa; Pelatihan Pengolahan dan manajemen Keuangan bagi Perempuan Pesisir dan Petani Perempuan; Pendampingan Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat dan Pengembangan Tempat Pembuangan Sampah Regional; Penanganan Bulliying di sekolah (sosialiasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid); Upaya Preventif Penanganan Narkoba di Jawa Tengah (sosialiasi dan pendampingan untuk siswa, guru, dan orang tua murid); Literasi Digital untuk Internet Sehat bagi siswa, guru, dan orang Tua; Integrasi job portal perguruan tinggi dengan e-makaryo dan bidang lain yang disepkati para pihak.
Secara teknis, implementasi PKS akan dibreakdown melalui fakultas, lembaga dan unit yang terkait dengan pointer-pointer kedua puluh ruang lingkup PKS. Hal ini menunjukkan bahwa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan siap berperan aktif dalam mendukung program pembangunan di Jawa Tengah. Harapannya, sinergi antara akademisi dan pemerintah dapat menghasilkan solusi inovatif bagi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Tengah. Sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kontributor : Prof. Muhlisin
Editor : Baryachi
